Photo: Ilustrasi net/Ist
Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-
Badan Kesbangpol Ciamis merespon positif dan mendukung terbentuknya Forum Komunikasi Perempuan Politik Ciamis (FKPPC). Keberadaan forum tersebut menjadi bagian dari program pemberdayaan perempuan di bidang politik Ciamis.
Kasi Wasbang Wawan Heriawan S.Ip., M.,M., saat ditemui Koran HR, Selasa (13/09/2016) pekan lalu, membenarkan, selain sebagai bentuk pemberdayaan, hadirnya forum tersebut juga menunjukkan peningkatan perempuan di bidang politik.
“Sesuai dengan undang-undang partai politik, kuota legislatif harus 30 persen oleh perempuan. Akan tetapi untuk Pemilu di Kabupaten Ciamis sendiri kursi perempuan baru sekitar 10 persen,” ujarnya.
Lebih lanjut Wawan menuturkan, terbentuknya forum komunikasi tersebut juga sebagai bentuk wadah dalam meningkatkan partisipasi kesadaran berpolitik khususnya bagi kaum perempuan.
Dalam hal ini, lanjut Wawan, Kesbang hanya memfasilitasi sesuai dengan edaran Surat Mendagri No 200/3177/Polpum tentang pelaksanaan kegiatan pendidikan politik. Dalam surat itu, pemerintah daerah harus lebih intensif dalam mengembangkan program dan melaksanakan pendidikan politik dengan bekerja sama dengan kelompok perempuan.
Diakui Wawan, pihaknya juga telah memberikan pendidikan politik bagi perempuan dengan harapan bisa lebih melek berpolitik, sehingga nantinya timbul menjadi pemilih yang partisipatif dan cerdas.
“Semoga hadirnya forum komunikasi ini membawa perubahan serta meningkatnya kesadaran dalam berpolitik termasuk menjadi pemilih yang berbudaya partisifatif,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Perempuan Politik Ciamis, Ghini H ST.,MT., menuturkan, Forum Komunikasi Perempuan Politik Ciamis mempunyai misi meningkatkan kesadaran perempuan dalam berpolitik, meningkatkan kapasitas SDM perempuan melalui pendidikan dan pelatihan.
“Kami juga akan berperan aktif tidak hanya memberikan kesadaran berpolitik bagi perempuan, akan tetapi dalam ketahanan hukum atau perlindungan hukum, juga meningkatkan pendidikan dan ekonomi dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah,” tuturnya. (DSW/Koran HR)