Photo: Ilustrasi
Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-
Minimnya kontrol terhadap ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Pangandaran ditantang membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Seperti yang diungkapkan ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Pangandaran, Warino. Dia mensinyalir Pemkab Pangandaran belum mampu menangani murahnya harga jual gabah kering dari petani yang mencapai Rp. 3.700 perkilonya. Padahal, petani seharusnya mendapatkan kesejahteraan dari hasil kerjanya.
“Dijual Rp. 5000 perkilo pun petani masih rugi. Apalagi sekarang harga dilapangan Rp. 3.700 perkilo, ini sudah jelas petani mengalami kerugian besar,” tegas Warino kepada HR usai Rakor Dewan Ketahan Pangan Pangandaran, Selasa (23/8/2016) lalu.
Menurutnya, Pemkab Pangandaran harus bisa membentuk BUMD untuk mengontrol ketahanan pangan didaerahnya, seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi yang sudah memiliki kontrol melalui BUMD.
“Saya harap fungsi pemerintah bisa menyeimbangkan harga di masyarakat agar ketika musim panen tiba harga tidak jatuh. BUMD nantinya membeli gabah dengan harga pasaran dari anggaran Pemkab, bukan dimainkan oleh tengkulak,” imbuhnya.
Tantangan membuat BUMD seperti tingkat Provinsi, Warino menganjurkan agar Pemkab Pangandaran bisa mengadopsi penerapannya agar ketahanan pangan selalu stabil.
“Kami merasa tidak diperhatikan karena selalu terhimpit oleh harga yang sangat murah. Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan (KPK) Pangandaran harus turun tangan, jangan diam saja,” tandasnya.
Lebih jauh, dari hasil rakor Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangadaran dia mencibir agar tidak hanya menjadi kegiatan seremonial saja, akan tetapi harus cepat tanggap persoalan di lapangan.
“Kalau kita disuruh mendengarkan saja dari kegiatan tadi, itu percuma saja. Mereka harus tahu kondisi lapangan,” pungkasnya. (Mad/R6/Koran HR)